• Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  • Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  • Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan. Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja. Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  • sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  • PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  • APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Senin, 11 April 2011

16 Desa di Papua Mendapat Bantuan PNPM Mandiri

Sebanyak 16 desa dan kampung di Propinsi Papua masuk dalam rencana wilayah sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata tahun 2011 dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi X DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge, S.Sos usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisinya dengan jajaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin Menteri Jero Wacik di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/12/2010) malam.

“Informasi yang saya terima dari Pak Menteri Jero Wacik menyebutkan bahwa Tahun Anggaran 2011, sebanyak 16 desa dan kampung di Propinsi Papua mendapat alokasi anggaran PNPM Mandiri Desa Wisata. Ini merupakan berita baik dalam rangka ikut memajukan dan mengembangkan pariwisata Papua,” ujar Diaz Gwijangge kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Menurut legislator yang juga membidangi masalah pariwisata, 16 desa dan kampung tersebut tersebar di enam kabupaten/kota yaitu Kampung Skou Yambe, Kampung Enggros, Kampung Tobati, dan Desa Angkasa di Kota Jayapura.

Kampung Tablanusu, Kampung Asei Besar, Kampung Abar, Kampung Maruway, dan Desa Polomo di Kabupaten Jayapura; Desa Yeni dan Nakai di Kabupaten Asmat; Desa Sarawandori di Kabupaten Kepulauan Yapen; Desa Legumba dan Desa Yoparu di Kabupaten Intan Jaya; dan Desa Sauribru-Mangari di Kabupaten Biak Numfor.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengemukakan, PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2011 didukung anggaran sebesar Rp. 61,7 miliar untuk mengembangkan 569 desa wisata di 33 propinsi.

“Jumlah ini mengalami peningkatan anggaran sebesar 315,19 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 19.575.000.000 untuk 200 desa wisata di 29 propinsi di Indonesia,” kata Jero Wacik.

Tanah Papua juga terus mendapat perhatian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2011. Salah satunya adalah penataan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat, melalui Program Peningkatan Penyiapan Infrastruktur untuk Penambahan Destinasi Wisata dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 4 miliar.

Selain Raja Ampat, kata Jero Wacik, ada 11 kabupaten/kota lainnya yang mendapat dukungan anggaran penataan dan pembangunan pariwisata yaitu Kabupaten Buleleng, Bali; Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam; Kabupaten Kudus, Jepara, Pemalang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah; Danau Toba, Sumatera Utara; Malang, Jawa Timur, dan Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.

Menurut Diaz, pada tahun anggaran 2011 sebanyak 14 desa dan kampung di Propinsi Papua Barat juga masuk dalam rencana wilayah sasaran Program PNPM Mandiri Pariwisata dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Ke-14 desa atau kampung tersebut yaitu Kota Waisai, Kampung Yenwaupnor, Kampungg Sauwandarek, Sawinggrai, dan Yenbuba di Kabupaten Raja Ampat; Desa Wasior II, Desa Maniwak, Desa Yembekiri 1, Desa Yende di Kabupaten Teluk Wondama; dan Desa Patimburak, Kampung Fior, Desa Air Besar, dan Kampung Pasir Putih di Kabupaten Fak Fak.(alex)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!